bumimanusia


Keprihatinan atas Pembangunan KTC
Januari 16, 2007, 7:31 am
Filed under: sepenggal kasus

Sebuah kota kecil, seperti Kadipaten di sudut barat Wilayah Kab. Majalengka, dimana seseorang yang berjualan dapat saja berjam-jam dan masih juga belum sampai mendekati batas akhir waktu siang, tanpa menemui sedikitpun seseorang mendekati –terlebih lagi membeli jualannya. Kenyataan tersebut dapat dijumpai di Kadipaten. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pertanda bawah Kadipaten merupakan suatu kawasan terbuka, penumpukan beratus-ratus warga di satu tempat, untuk melipatgandakan modal menjadi keuntungan.  

Bagi Majalengka, Kadipaten telah menjadi pusat perdagangan lintas wilayah. Jalan-jalan besar di kota kecil ini merupakan arus komuter maupun arus transito jual beli barang dan jasa yang mengumpulkan ribuan rupiah yang terus menerus memenuhi jalan-jalan. Semua itu begitu mengesankan, terlebih jika didalamnya ditambahkan rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kec. Kertajati yang hanya berjarak beberapa menit dari kota kecil ini. Sehingga wajar saja banyak pemilik modal terpicut dan tidak akan dapat menguasai diri, hanyut dalam kalkulasi rupiah yang disajikan potensi ekonomi pragmatisme pre-urban Kadipaten yang memang menguntungkan untuk melakukan sejumlah kapitalisasi. 

Cerita ini bermula dari lahan eks Pabrik Gula Kadipaten yang dimiliki oleh PT. Rajawali seluas 18 hektar yang sudah dijamin oleh pemerintah kabupaten akan direhabilitasi menjadi pusat perbelanjaan yang dinamakan Kadipaten Trade Center (KTC). Menurut informasi yang beredar di masyarakat, oleh pengembangnya KTC ini akan mencakup pusat perdagangan modern berupa supermarket atau mal, perumahan dan tempat rekreasi. Keprihatinan semakin lengkap tatkala pembangunan KTC berjarak kurang-lebih 500 meter dari Pasar Kadipaten dan berada tepat di tengah-tengah kepadatan penduduk baik dari sisi sebelah barat, selatan  dan utara 

Tidak ada kabar dari otoritas lokal berkenaan dengan proses dan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai satu prasyarat prinsipil dari kegiatan usaha berskala besar, tidak undangan yang disebarkan kepada warga kota untuk menjelaskan rencana pembangunan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritikan. Dan KTC sudah siap dibangun.  

Padahal tahun 2004 lalu, Bank Dunia membiayai suatu proyek yang bertajuk Prakarsa Pembaruan Tata-Pemerintahan Daerah (P2TPD). Proyek ini memastikan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan yang hendaknya disiapkan dan diterapkan oleh stakeholders lokal di masing-masing kabupaten melalui proses perencanaan tahunan kabupaten. Sebagian program tersebut mendorong reformasi tata pemerintahan yang menghargai hak-hak rakyat. Jika suatu kabupaten telah diundang untuk mengikuti P2TPD, panduan utama pembaruan tata-pemerintahan di kabupaten peserta adalah proses diskusi yang berkembang dan konsensus Forum Multi-Stakeholders (FMS).  

Dalam konteks KTC, kenapa keberadaan Forum Multi-Stakeholders (FMS) tidak dipergunakan untuk melibatkan Masyarakat Majalengka, khususnya warga Kadipaten yang akan terkena dampak ekonomi dan sosial. Lantas, disimpan dimanakah peraturan tentang partisipasi masyarakat yang senyatanya merupakan salah satu cermin akuntabilitas yang sedang dikembangkan dari Proyek P2TPD sehingga tidak juga digunakan sebagai acuan bersama penggerakan pembangunan di daerah agar lebih bertanggung gugat. 

Pembangunan melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru tanpa melalui serangkaian penataan kawasan dan uji dampak ekonomi dan sosial dan daya dukung lingkungan akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks cara maupun bentuk mengatasinya. Khusus bagi pembangunan pusat perdagangan dan perbelanjaan seperti KTC yang berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi, mungkin membutuhkan lahan yang terkonsentrasi dengan luas kurang-lebih 5 hektar dengan luas bangunan kurang-lebih 10.000 m² diperkirakan akan menimbulkan dampak penting berupa konflik sosial akibat pembebasan lahan hingga pelebaran jalan untuk infrastrukur pendukung di luar yang tersedia dari lahan eks pabrik gula.  

Bagaimana dengan struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement yang dapat menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.  Daya dukung lahan, seperti halnya daya dukung tanah akan memperhitungkan kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar sampai dengan tingkat kebutuhan air sehari-hari dan limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan usaha dan pemukiman. Belum lagi pertambahan pemukiman sebagai imbas kebutuhan dari tenaga kerja yang besar hingga produksi sampah.  

Hal-hal di atas merupakan indikasi meruaknya konflik horizontal dalam masyarakat setempat. Konflik yang diwarnai beragam corak, mulai dari konflik kepentingan ekonomi-politik, konflik lingkungan hidup akan pencemaran dan modernisasi yang dipaksakan yang umumnya selalu menimbulkan deviasi sosial. Itulah sebabnya kenapa kita memerlukan proses konsultatif dengan masyarakat, khususnya bersama warga Kadipaten. Itu pula sebabnya kita membutuhkan efektifitas dari jaring regulasi yang keberadaanya dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang tidak perlu dari suatu usaha yang berskala besar. Potensi konflik yang timbul sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk karena umumnya membutuhkan lahan yang luas dan seringkali mengubah tata guna lahan. 

Pentingnya AMDAL dalam pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman bahkan sudah diatur dalam Keputusan Men. LH No. 17 Tahun 2001 Tentang : Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan pembangunan dan pengadaan prasarana wilayah umumnya berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan antisipasi persaingan usaha tidak sehat, secara teknis juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Memperindag Nomor 107/MPP/MPP/Kep/2/98 yang menyatakan bahwa, pusat perbelanjaan modern hanya boleh didirikan di ibu kota pemerintahan. Dari dua aturan itu saja tendensi pelibatan atau peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan.  

Dengan begitu, sudah bukan waktunya lagi menjalankan pembangunan yang berat sebelah, artinya lebih mementingkan kepentingan investasi padat modal, padat karya tapi diisi oleh pendatang. Sudah tidak tepat lagi hanya memberikan akses terhadap sumber ekonomi berupa akses terhadap modal dan keleluasaan mengembangkan usaha bagi segelintir masyarakat. Sehingga  berakibat  terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan usaha masyarakat marjinal yang bertumpu pada pasar-pasar yang dikelola secara tradisional dan bermodal kecil. 

Saat ini adalah masa dimana kebijakan pemerintah mengakomodasi akses sumber-sumber ekonomi kepada sektor informal yang berada pada pasar-pasar tradisioal. Pemberian ruang dan kesempatan bagi masyarakat marjinal yang  bergerak dalam sektor informal kan mendorong para pelaku ekonomi atau usaha informal semakin memperhatikan aspek legalitas dan menerapkan sistem pembukuan yang akurat dan tertib. Dukungan dan jaminan keleluasaan dalam berusaha akan memfasilitasi para pelaku ekonomi atau usaha informal di pasar tradisional dan di area informal lainnya untuk mengembangkan diri. 

Seperti yang dikemukakan Hernando de Soto dalam bukunya yang bertajuk “The Mystery of Capital” Pemerintah melalui kebijakan lokal maupun nasional mestinya melakukan sejumlah penjaminan usaha, dua diantaranya kepastian hak atas tanah dan jaminan keleluasaan berusaha bagi warga berekonomi lemah.  Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola akses terhadap sumber ekonomi adalah kata kunci dalam proses pengembangan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dianggap signifikan untuk melakukan pembukaan akses yang sebesar-besarnya terhadap modal dan keleluasaan bagi masyarakat marjinal yang selama ini bergerak di sektor informal.  

Sejatinya, pembangunan KTC mesti ditunda. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui supervisi instansi-instansi teknis terkait dan warga Kadipaten sudah mulai mendorong proses konsultasi bersama dan bertingkat untuk membangun persepsi bersama mengenai arah dan trajectori pembangunan wilayah yang lebih adil, beradab dan demokratis. Partsipasi untuk mengurai persoalan yang melekat dalam pembangunan KTC mesti diawali dari pemetaan masalah dan pelibatan peran serta masyarakat dari mulai tingkat RT, kelompok-kelompok ekonomi informal hingga desa dan kabupaten. 

Kalau tidak sekarang, kapan lagi !


 


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: