bumimanusia


Organisasi dan Kader
Januari 16, 2007, 7:40 am
Filed under: telisik

Bila ada beberapa kelompok gerakan sosial memandang berbagai dimensi eksternal seperti momentum sosial, kesempatan politik, krisis ekonomi mampu mengelola kemampuan advokasi lebih dasyat lagi, bisa jadi dimensi tersebut dipahami dan disikapi sebagai wilayah perambahan kekuasaan yang harus dikuasai atau dilewati atau bahkan jadi tujuan dari gerakan sosial itu sendiri. Tergantung pada seberapa besar kecenderungan pragmatisme menjadi kehendak dan tindakan kita. Sementara di sisi yang sama, di pergulatan dimesional tersebut, umumnya kita jadi mudah abai pada kondisi internal organisasi. Abai bukan suatu pilihan, karena kita memang mudah dipacu oleh situasi politik indonesia yang cepat dan terus berubah, hingga di tengah perubahan tersebut ternyata antibodi organisasi perlahan ringkih. Situasi di atas sebenarnya tidak dilatari oleh perbedaan cara pandang kita terhadap arah dan kehendak gerakan rakyat. Kalaupun ada jarak antara satu organisasi dengan organisasi lain, hal tersebut umumnya disebabkan watak organisasi yang sangat dipengaruhi oleh sifat konflik yang dihadapi dan etos kerja massa rakyat yang menjadi basis massa organisasi. Namun jika situasi tersebut dibiarkan, maka keberlanjutan dan pengamanan basis menjadi taruhannya. Jarak karena keragaman watak apakah berbasis sektor maupun isu tentunya sangat mempengaruhi pengelolaan pengembangan kapasitas organisasi dan advokasi. Organisasi gerakan umumnya tidak memiliki umur panjang, karena capaiannya lebih berorientasi taktis, penyelesaian kasus atau sengketa sektoral atau mempromosikan isu tertentu. Sekalipun memang harus dipahami karena sumber nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing elemen direalisasikan secara ekslusif, namun lambat laun perbedaan cara pandang tersebut harus mulai secara terbuka dipertautkan. Diakui atau tindak, situasi dan kondisi serta perkembangan gerakan advokasi yang seiring dengan pemajuan demokrasi-prosedural (pemilu, pilkada dan lain sebagainya), di satu sisi menunjukkan betapa pentingnya perihal kaderisasi bagi keberlanjutan organisasi bagi pembaruan politik dan penataan advokasi, namun di sisi lain masih menyisakan pertanyaan, bagaimana menumbuhkan kader-kader organisasi rakyat ditengah upaya lain yang mempertalikan proses-proses kerja advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan) dengan penyelesaian konflik atau sengketa sektoral. Jika ada yang sudah atau sedang melakukan, lantas bagaimana prakarsa-prakarsa ini dapat dipelajari bersama? Tentunya  dalam hal ini, maka kebersamaan menjadi hal mutlak. Kebersamaan dikombinasikan (dipahami dan dilakukan) sebagai pembelajaran / pendidikan yang membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan kader-kader yang memperkuat advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan).Suatu pembelajaran / pendidikan yang membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan kader-kader yang memperkuat advokasi kerakyatan hakekatnya adalah wahana pemulihan, peningkatan dan pendewasaan kerangka pikir serta tindakan. Sebagai wahana, maka pembelajaran yang menopang kaderisasi selain merangkum pandangan-pandangan politik sejalan dengan prinsip gerakan perubahan sosial, juga dirumuskan untuk memperbaharui titik-pijak bersama (common ground). Sehingga melalui titik pijak itu pula, kita tidak hanya akan meninjau kembali posisi kita, tetapi juga untuk memperbesar dan melebarkan berbagai kepentingan dimensional gerakan sosial yang diusung organisasi-organisasi rakyat. Dan secara perlahan tapi pasti, persoalan sektor dan isu tidak lagi dipandang sebagai pecahan-pecahan  / segregasi kekuatan massa rakyat. Kaderisasi perlu didudukkan di setiap organisasi rakyat tidak hanya sebagai instrumen regenerasi lapisan kerja dan kepemimpinan organisasi, tapi juga menunjang penyatuan  organisasi-organisasi sektoral dalam kesatuan demokratik. Paling tidak modalitas pertama yang mesti kita bangun adalah memastikan terjadinya revitalisasi semangat kejuangan berupa, penguatan pengaruh yang membentuk komitmen baru untuk berbagai peran dan kerja bersama antar berbagai organisasi guna menjalankan tugas-tugas layanan pemberdayaan dan penguatan basis massa masing-masing dalam kerangka memperkuat keterwakilan politik rakyat yang kuat. Kedua, renewal,  pembaharuan sikap serta mindset mengenai urgensi dari perjuangan politik rakyat dalam medan pergeseran kekuasaan politik dengan tetap memperhatikan amanat rakyat. Ketiga, penemuan format kaderisasi yang dapat didudukkan sebagai basis pertalian atau pembentukan prinsip kerjasama sejajar antara OR bahkan dengan Ornop sekalipun untuk mengukuhkan posisi kekuatan kerakyatan tingkat lokal dan nasional.



Mengapa sekolah politik?
Januari 16, 2007, 7:36 am
Filed under: telisik

Bila ada beberapa kelompok gerakan sosial memandang politik mampu mengelola kemampuan advokasi lebih dasyat lagi, masih ada pula beberapa kelompok gerakan sosial yang berpendapat bahwa politik itu sendiri merupakan wilayah perambahan kekuasaan yang harus dihindari, karena sarat pragmatisme dan oportunitas. Sementara di sisi yang sama, di tengah-tengah perdebatan tafsir advokasi serta politik tersebut, kondisi politik indonesia terus berubah, dan di tengah perubahan tersebut ternyata antibodi negara perlahan ringkih, lantas siapa yang agresif memanfaatkannya? Tentu saja aliansi pemodal yang lebih mapan dan berinisatif bekerja memasuki sistem kekuasaan politik dan mengatur terlampau jauh proses pengambilan keputusan politik maupun hukum. Perbedaan cara pandang itu terlihat sangat mempengaruhi pengelolaan pengembangan kapasitas organisasi dan advokasi. Organisasi gerakan umumnya tidak memiliki umur panjang, karena capaiannya lebih berorientasi taktis, penyelesaian kasus atau mempromosikan isu tertentu. Sekalipun memang harus dipahami karena sumber nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing elemen direalisasikan secara ekslusif, namun lambat laun perbedaan cara pandang tersebut harus mulai secara terbuka dipertautkan. Sekarang !. Diakui atau tindak, situasi dan kondisi serta perkembangan gerakan advokasi yang seiring dengan perubahan etos demokrasi, di satu sisi menunjukkan betapa pentingnya perihal politik dan advokasi bagi pembaruan tata kelola rakyat, namun di sisi lain masih menyisakan pertanyaan, bagaimana menyambungkan proses-proses penumbuhan advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan) dengan penyelesaian konflik atau sengketa sektoral. Bagaimana pula prakarsa-prakarsa ini dapat dipelajari bersama? Tentunya pendidikan yang dilembagakan dapat membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan).Suatu pelembagaan pendidikan atau sekolah hakekatnya adalah wahana pemulihan, peningkatan dan pendewasaan kerangka pikir serta tindakan. Sebagai wahana, maka sekolah poiltik selain merangkum pandangan-pandangan politik sejalan dengan prinsip perubahan sosial, dirancang untuk memperbaharui titik-pijak bersama (common ground) tidak hanya untuk meninjau kembali posisi kita, tetapi juga untuk merengkuh berbagai kepentingan politik masyarakat sipil yang sementara ini dipecah-pecah oleh persoalan sektoral yang melanda rakyat Indonesia. perlu dilakukan antar waktu. Sekolah politik akan bertanggungjawab untuk mengintegrasikan gerakan-gerakan sosial sektoral dalam kesatuan masyarakat sipil yang demokratis dan partisipatif. Pertama, memastikan terjadinya revitalisasi yakni, penguatan komitmen untuk berbagai peran dan kerja bersama antar berbagai organisasi guna menjalankan tugas-tugas layanan pengembangan kapasitas dalam rangka memperkuat keterwakilan politik rakyat yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi politik lokal-nasional. Kedua, renewal,  pembaharuan sikap serta mindset mengenai urgensi dari perjuangan politik rakyat dalam medan pergeseran kekuasaan politik dengan tetap memperhatikan amanat rakyat. Ketiga, penemuan format dan basis kemitraan sebagai bentuk kerjasama sejajar antara OR dan Ornop untuk mengukuhkan posisi kekuatan dan atau kelembagaan politiknya di tingkat lokal dan nasional.



Keprihatinan atas Pembangunan KTC
Januari 16, 2007, 7:31 am
Filed under: sepenggal kasus

Sebuah kota kecil, seperti Kadipaten di sudut barat Wilayah Kab. Majalengka, dimana seseorang yang berjualan dapat saja berjam-jam dan masih juga belum sampai mendekati batas akhir waktu siang, tanpa menemui sedikitpun seseorang mendekati –terlebih lagi membeli jualannya. Kenyataan tersebut dapat dijumpai di Kadipaten. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pertanda bawah Kadipaten merupakan suatu kawasan terbuka, penumpukan beratus-ratus warga di satu tempat, untuk melipatgandakan modal menjadi keuntungan.  

Bagi Majalengka, Kadipaten telah menjadi pusat perdagangan lintas wilayah. Jalan-jalan besar di kota kecil ini merupakan arus komuter maupun arus transito jual beli barang dan jasa yang mengumpulkan ribuan rupiah yang terus menerus memenuhi jalan-jalan. Semua itu begitu mengesankan, terlebih jika didalamnya ditambahkan rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kec. Kertajati yang hanya berjarak beberapa menit dari kota kecil ini. Sehingga wajar saja banyak pemilik modal terpicut dan tidak akan dapat menguasai diri, hanyut dalam kalkulasi rupiah yang disajikan potensi ekonomi pragmatisme pre-urban Kadipaten yang memang menguntungkan untuk melakukan sejumlah kapitalisasi. 

Cerita ini bermula dari lahan eks Pabrik Gula Kadipaten yang dimiliki oleh PT. Rajawali seluas 18 hektar yang sudah dijamin oleh pemerintah kabupaten akan direhabilitasi menjadi pusat perbelanjaan yang dinamakan Kadipaten Trade Center (KTC). Menurut informasi yang beredar di masyarakat, oleh pengembangnya KTC ini akan mencakup pusat perdagangan modern berupa supermarket atau mal, perumahan dan tempat rekreasi. Keprihatinan semakin lengkap tatkala pembangunan KTC berjarak kurang-lebih 500 meter dari Pasar Kadipaten dan berada tepat di tengah-tengah kepadatan penduduk baik dari sisi sebelah barat, selatan  dan utara 

Tidak ada kabar dari otoritas lokal berkenaan dengan proses dan hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai satu prasyarat prinsipil dari kegiatan usaha berskala besar, tidak undangan yang disebarkan kepada warga kota untuk menjelaskan rencana pembangunan dan kesempatan untuk memberikan masukan dan kritikan. Dan KTC sudah siap dibangun.  

Padahal tahun 2004 lalu, Bank Dunia membiayai suatu proyek yang bertajuk Prakarsa Pembaruan Tata-Pemerintahan Daerah (P2TPD). Proyek ini memastikan strategi dan rencana tindak pengurangan kemiskinan yang hendaknya disiapkan dan diterapkan oleh stakeholders lokal di masing-masing kabupaten melalui proses perencanaan tahunan kabupaten. Sebagian program tersebut mendorong reformasi tata pemerintahan yang menghargai hak-hak rakyat. Jika suatu kabupaten telah diundang untuk mengikuti P2TPD, panduan utama pembaruan tata-pemerintahan di kabupaten peserta adalah proses diskusi yang berkembang dan konsensus Forum Multi-Stakeholders (FMS).  

Dalam konteks KTC, kenapa keberadaan Forum Multi-Stakeholders (FMS) tidak dipergunakan untuk melibatkan Masyarakat Majalengka, khususnya warga Kadipaten yang akan terkena dampak ekonomi dan sosial. Lantas, disimpan dimanakah peraturan tentang partisipasi masyarakat yang senyatanya merupakan salah satu cermin akuntabilitas yang sedang dikembangkan dari Proyek P2TPD sehingga tidak juga digunakan sebagai acuan bersama penggerakan pembangunan di daerah agar lebih bertanggung gugat. 

Pembangunan melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru tanpa melalui serangkaian penataan kawasan dan uji dampak ekonomi dan sosial dan daya dukung lingkungan akan melahirkan persoalan-persoalan baru yang lebih kompleks cara maupun bentuk mengatasinya. Khusus bagi pembangunan pusat perdagangan dan perbelanjaan seperti KTC yang berlokasi dekat pusat kota yang memiliki kepadatan tinggi, mungkin membutuhkan lahan yang terkonsentrasi dengan luas kurang-lebih 5 hektar dengan luas bangunan kurang-lebih 10.000 m² diperkirakan akan menimbulkan dampak penting berupa konflik sosial akibat pembebasan lahan hingga pelebaran jalan untuk infrastrukur pendukung di luar yang tersedia dari lahan eks pabrik gula.  

Bagaimana dengan struktur bangunan bertingkat tinggi dan basement yang dapat menyebabkan masalah dewatering dan gangguan tiang-tiang pancang terhadap akuifer sumber air sekitar.  Daya dukung lahan, seperti halnya daya dukung tanah akan memperhitungkan kapasitas resapan air tanah, tingkat kepadatan bangunan per-hektar sampai dengan tingkat kebutuhan air sehari-hari dan limbah yang dihasilkan sebagai akibat hasil kegiatan usaha dan pemukiman. Belum lagi pertambahan pemukiman sebagai imbas kebutuhan dari tenaga kerja yang besar hingga produksi sampah.  

Hal-hal di atas merupakan indikasi meruaknya konflik horizontal dalam masyarakat setempat. Konflik yang diwarnai beragam corak, mulai dari konflik kepentingan ekonomi-politik, konflik lingkungan hidup akan pencemaran dan modernisasi yang dipaksakan yang umumnya selalu menimbulkan deviasi sosial. Itulah sebabnya kenapa kita memerlukan proses konsultatif dengan masyarakat, khususnya bersama warga Kadipaten. Itu pula sebabnya kita membutuhkan efektifitas dari jaring regulasi yang keberadaanya dapat dipergunakan untuk mengantisipasi dampak-dampak yang tidak perlu dari suatu usaha yang berskala besar. Potensi konflik yang timbul sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk karena umumnya membutuhkan lahan yang luas dan seringkali mengubah tata guna lahan. 

Pentingnya AMDAL dalam pembangunan pusat perbelanjaan dan pemukiman bahkan sudah diatur dalam Keputusan Men. LH No. 17 Tahun 2001 Tentang : Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kegiatan pembangunan dan pengadaan prasarana wilayah umumnya berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan antisipasi persaingan usaha tidak sehat, secara teknis juga sudah diatur dalam Surat Keputusan Memperindag Nomor 107/MPP/MPP/Kep/2/98 yang menyatakan bahwa, pusat perbelanjaan modern hanya boleh didirikan di ibu kota pemerintahan. Dari dua aturan itu saja tendensi pelibatan atau peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan sangat signifikan dan tidak dapat diabaikan.  

Dengan begitu, sudah bukan waktunya lagi menjalankan pembangunan yang berat sebelah, artinya lebih mementingkan kepentingan investasi padat modal, padat karya tapi diisi oleh pendatang. Sudah tidak tepat lagi hanya memberikan akses terhadap sumber ekonomi berupa akses terhadap modal dan keleluasaan mengembangkan usaha bagi segelintir masyarakat. Sehingga  berakibat  terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jangkauan usaha masyarakat marjinal yang bertumpu pada pasar-pasar yang dikelola secara tradisional dan bermodal kecil. 

Saat ini adalah masa dimana kebijakan pemerintah mengakomodasi akses sumber-sumber ekonomi kepada sektor informal yang berada pada pasar-pasar tradisioal. Pemberian ruang dan kesempatan bagi masyarakat marjinal yang  bergerak dalam sektor informal kan mendorong para pelaku ekonomi atau usaha informal semakin memperhatikan aspek legalitas dan menerapkan sistem pembukuan yang akurat dan tertib. Dukungan dan jaminan keleluasaan dalam berusaha akan memfasilitasi para pelaku ekonomi atau usaha informal di pasar tradisional dan di area informal lainnya untuk mengembangkan diri. 

Seperti yang dikemukakan Hernando de Soto dalam bukunya yang bertajuk “The Mystery of Capital” Pemerintah melalui kebijakan lokal maupun nasional mestinya melakukan sejumlah penjaminan usaha, dua diantaranya kepastian hak atas tanah dan jaminan keleluasaan berusaha bagi warga berekonomi lemah.  Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola akses terhadap sumber ekonomi adalah kata kunci dalam proses pengembangan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah dianggap signifikan untuk melakukan pembukaan akses yang sebesar-besarnya terhadap modal dan keleluasaan bagi masyarakat marjinal yang selama ini bergerak di sektor informal.  

Sejatinya, pembangunan KTC mesti ditunda. Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui supervisi instansi-instansi teknis terkait dan warga Kadipaten sudah mulai mendorong proses konsultasi bersama dan bertingkat untuk membangun persepsi bersama mengenai arah dan trajectori pembangunan wilayah yang lebih adil, beradab dan demokratis. Partsipasi untuk mengurai persoalan yang melekat dalam pembangunan KTC mesti diawali dari pemetaan masalah dan pelibatan peran serta masyarakat dari mulai tingkat RT, kelompok-kelompok ekonomi informal hingga desa dan kabupaten. 

Kalau tidak sekarang, kapan lagi !


 



De-Gazetting of The Gunung Merapi National Park
Januari 16, 2007, 7:30 am
Filed under: sepenggal kasus

Gunung Merapi National Park was officially inaugurated on October 17th by President Megawati. The park covers 17,509 hectares on the slopes of two neighbouring volcanoes Mount Merapi and Mount Merbabu – located in the provinces of Central Java and Yogyakarta. Much of the area is forest controlled by state-owned forestry company, Perhutani. Some is land affected by regular eruptions. Other parts are farmed by local inhabitants. Only a few hundred hectares (at Plawangan Turbo) were already designated protected areas. The key decisions were made in November last year when Sultan Hamengku Buwono X, who is also governor of Yogyakarta, enthusiastically backed local forestry office plans. He described the proposed park as the ‘heart and soul’ of Yogyakarta. The main justifications seem to be the status symbol of creating a new national park, generating more income from tourism and access to reforestation funding. Critics of the national park point out that other administrative options could better protect the livelihoods of local communities, the water supply for rice farmers and the inhabitants of Yoygakarta, and the local flora and fauna. The plans were approved in April 2002 by the Department of Forestry which, despite regional autonomy, still has responsibility for nature conservation throughout
Indonesia.
Top-down planning The Forestry Department press release for the park’s opening describes Gunung Merapi as “a natural ecosystem which is still intact, comprising alpine habitat with meadows and shrubs and montane habitats with endemic species such as orchids (Vanda tricolor) and the Javan Eagle and many other species with genetic potential for the future”. Ironically, the list includes the Javan tiger, believed extinct since 1980. Its only mention of the tens of thousands of people living in the new park is as a ‘socio-cultural attraction’ connected with local supernatural beliefs plus the traditional Javanese architecture of villages like Turgo. Right from the start, experts fromGadjah Mada University in Yogyakarta (UGM) advised officials that in-depth studies of the planned park area were needed and proposed intensive discussions with villagers. The NGO WALHI Jogja called for a new model of management to avoid the conflicts between the government and indigenous communities which characterise so many of Indonesia’s national parks. It proposed that a consortium of local stakeholders should have overall control. The university and local NGOs held several public meetings to discuss the proposal, with local government officials on the platform. Local authorities reassured anxious village heads of Klaten, Sleman, Magelang and Boyolali who had set up the Paguyuban Sabuk Gunung Merapi – an association to promote solidarity between affected communities. They said the park plans were only at the ‘concept’ stage; there would be full consultation and that local people would be given a major role in forest management. In May, the Sultan told members of the Merapi Community Local Forum that the plans would not be rushed. The villagers and NGOs had greeted an official visit to Kaliurang by four ministers from Jakarta and Yoyga’s governor with a demonstration. Banners said ‘Conservation Yes! National Park No!’, ‘Listen to what we want!’ and ‘Merapi belongs to the people, not to conglomerates’. However, the plans were pushed through by forestry department staff from Jakarta, Yogya and Central Java with no genuine consultation. A series of meetings were held in various sub-districts where people were told what a national park was and that their area was to become part of one. Government officials brushed aside any resistance, claiming that all the communities agreed with the park plans with only minor reservations. “We will not wait until everybody gives their approval. We won’t collect signatures to show approval. The  Gunung Merapi National Park project will proceed and it will be inaugurated in October this year,” the head of a team set up to gather local opinions told journalists in August. Bewildered villagers Many local people are concerned about their livelihoods. They are worried that they will no longer be allowed to collect volcanic sand for building materials or to gather firewood or fodder for their animals and that they will be marginalised by conservation measures, even though forestry officials have publicly stated that no-one will be evicted from the new park. One villager is quoted in a local news report: “How can we be sure that our people will get new jobs? When they determined the zoning of the national park, they did not involve us in discussing this matter. So, we may not have a chance to be forest rangers”. Another feared that, “It will be outsiders who gain most benefit from the park. We locals will just be left to watch the process”. Communities in the Merapi-Merbabu area have set up a number of action groups. At meetings, forestry staff have talked of ‘community and domestic resources-based development’, but exactly what this means is still far from clear. No detailed plans have been released: the management plan is still being prepared by a team of consultants, headed by UGM professor Joko Sumarsono. Local NGOs accuse the authorities of lack of transparency and of giving biodiversity conservation much higher priority than community livelihoods.

WALHI Jogja repeatedly called for the national park plan to be postponed so that the concept of the national park and plans for its management could be clearly explained to villagers. “Otherwise, there will always be resistance on the part of the community because in the drawing up of the policy on the national park, the role and the position of the community were simply neglected,” said Fajar Irawan, WALHI Jogja’s programme manager. But these calls were in vain. Within a week of the inauguration, 300 ha of forest was destroyed by fires at Kaliurang. Local residents and conservation staff succeeded in preventing the fires from spreading further.

(Sources: Bernas 27/Nov/01, 4/Mar/02; Kompas 3/Jan/02, 14/Aug/02; Suara Merdeka 15/Jan/02; Pikiran Rakyat 20/Apr/02, 23/Apr/02, 1/May/02; Walhi Jogja email 5/May/02; Warta Walhi Sept 02; Jakarta Post 3/Oct/02; Sinar Harapan 21/Oct/02.)



Limbah Air Sungai di DIY Perlu Dikelola Bersama
Januari 16, 2007, 7:24 am
Filed under: sepenggal kasus

Kamis, 22 Maret 2001 Yogyakarta, Kompas Pengelolaan limbah air sungai akibat rusaknya sumber-sumber mata air dan resapan air, seperti di sekitar punggung Gunung Merapi menuju Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perlu ditangani secara bersama. Apalagi, air sungai tersebut diduga sudah mulai tercemar oleh bakteri Ecoli. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Dialog Pinggir Kali di Jembatan Gadjah Wong, Yogyakarta, Rabu (21/3), dalam rangka memperingati Hari Air Internasional yang jatuh pada 22 Maret ini. Kesepakatan tersebut dicapai antara Kelompok Kerja (Pokja) Peringatan Hari Air Internasional 2001 dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DIY Bambang S Priyohadi, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Tirun Marwita dan stafnya, staf Wali Kota Hadi Prabowo, Surajumadal (dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan penanggung jawab instalasi air limbah PT Budi Makmur, Petrus Budi Wardoyo. Dari data Pokja, kata Fajar Irawan dari Divisi Advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY, tingkat pencemaran bakteri Ecoli di Sungai Gadjah Wong, Code, dan Winongo diduga sudah mencapai 70 persen. Bahkan, air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga sudah tersebar bakteri Ecoli. Akibatnya, masyarakat mudah terserang penyakit kulit, cacingan, dan diare. Resapan air di Kabupaten Sleman disinyalir paling banyak tercemar bakteri Ecoli. Padahal, lanjut Fajar, Kota Yogyakarta sampai Kabupaten Bantul memperoleh air dari hasil resapan air di Sleman tersebut. Fajar menambahkan, selama ini Walhi sudah melaporkannya kepada bagian lingkungan hidup tingkat kabupaten, polisi terdekat, dan kelurahan, tetapi ternyata tidak ada respons positif untuk bersama-sama menangani pencemaran tersebut. “Sebetulnya dalam menangani pencemaran ini, yang lebih utama adalah peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di pingir sungai, sehingga masyarakat dapat mengatasi sendiri persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lingkungan tempat tinggalnya,” jelasnya. (p27)



Hello world!
Januari 16, 2007, 4:30 am
Filed under: catatan dijalan

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!