bumimanusia


Seri A dan Social Movement
Juli 6, 2007, 2:29 pm
Filed under: Blogroll

Tatkala para aktivis gerakan di Indonesia untuk pertama kalinya menemukan apa yang sekarang kita amati sebagai gerakan sosial, mereka menemukan beberapa gagasan yang pada masanya terbilang unik tapi cukup mempengaruhi segala upaya perlawanan, perkuatan dan perkawanan dalam kemasan terbarui yakni tantangan untuk menjaga keberlanjutan perjuangan melawan penindasan dan mendorong keadilan sosial, melalui peningkatan kesejahteraan basis-basis gerakan, persatuan kelas tanpa banyak mengupas hal-hal yang  berkaitan dengan hegemonisasi di luar organisasinya, peningkatan jumlah – konstituensi dan komitmen dari para suporter – donor. Dalam konteks tersebut, keunikan –keunikan yang melekat pada performa gerakan sosial, diduga tidak ada bedanya dengan performa tim hingga menunjuk pada situasi kompetisi antar kesebelasan sepakbola dalam kompetisi Seri A, yang mengumpulkan tim-tim utama yang memiliki kemampuan menggalang sumberdaya dan menempatkannya menjadi suatu system pendukung atau sponsor yang membantu membiayai aktivitasnya.Tim-tim tersebut juga memiliki aspek material ideologis untuk mengelola energi politik dari basis yang diposisikan sebagai suporternya (energizer) –dalam persepakbolaan dibaca profesionalitas dan aturan, sehingga bisa membangun pondasi sosial dalam masyarakat untuk menentang kekuasaan koersif dan administratif negara.  Penampilan kondisional yang ada dalam satu tim sepakbola, penggalangan sumberdaya dan keberadaan aspek material ideologis berjalan melalui mekanisasi dominasi atau hegemonisasi.  Mekanisasi tersebut sudah barang tentu dilakukan oleh para pemegang saham, manajer maupun pelatih tim dan pengurus eksekutif kesebelasan tersebut. Pada lapis lainnya,  para pemain sepakbola profesional, sepanjang dipandang bekerja dengan baik, maka mereka akan mendapatkan akses selebrasi melalui media massa, bahkan mengecap status sosial tertentu sehingga dapat mengatur line up para pemain.  Dalam dinamika gerakan sosial, hal tersebut dilakukan oleh para aktor individual dalam suatu kelompok inti yang mengidentifikasi dirinya  sebagai penggerak massa aksi. Hegemonisasi juga akan berjalan lancar, apabila konsensi-konsensi ekonomi-politik tersebar pada kelompok-kelompok inti.  Bagi Gramsci, aktivasi atau terbentuknya organisasi-organisasi rakyat yang menopang gerakan sosial, sehingga kompetisi berjalan, mengatur laga antar tim-tim utama dalam liga sepak terjang gerakan sosial sudah mencakup persetujuan spontan dari sebagian besar masyarakat yang menjadi konstituennya, termasuk meyakinkan masyarakat atau suporternya mengenai  cita-citanya menuju kehidupan sosial berkeadilan yang telah ditetapkan oleh kelompok-kelompok dominan dalam organisasi tersebut.  Konsep Gramsci tentang masyarakat sipil – baca gerakan sosial, memudahkan kita untuk mendasari upaya-upaya perluasan wilayah perjuangan di area politik. Organisasi-organisasi  yang terdapat dalam gerakan sosial mempunyai berbagai latar, karakter dan tujuan yang berbeda-beda. Yang sama adalah semua organisasi itu menjabarkan praktik-praktik sosial yang berkaitan dengan asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.   Era 90-an dan semakin menguat hingga awal era 2000-an ini,  memperlihatkan pada kita tingginya tingkat moderasi bahkan intervensi dari kelompok-kelompok inti gerakan pada pertumbuhan gerakan sosial di Indonesia. Berbagai betuk elementer gerakan, mulai dari sektoral seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tani, hingga major group seperti pemuda-mahasiswa, perempuan dan masyarakat adat, mengalami pembelahan-pembelahan organisasional yang mempengaruhi soliditas di tingkat massa aksinya. Sekalipun pembelahan tersebut tidak menghilangkan karakter kelas, tapi justru memperkuat bentuk-bentuk dasarnya (yang sudah sangat sektoral dan major group) menjadi lebih faksional, sarat dengan mekanisasi divisional dan teritorial.  Bentuk divisional dan teritorial dalam gerakan sosial semakin menunjukkan rupa yang sama (common denominator) dengan sejawatnya, tim-tim dalam suatu kompetisi liga utama sepakbola. Pembagian wilayah kerja yang baku dan mekanistis, yang merujuk pada manajemen pembagian peran, dapat saja ditafsirkan sebagai bentuk pembagian wilayah kompetisi yang mendasarkan pada kemampuan tim atau organisasi – organisasi tersebut menunjukkan kemampuannya bertarung, jumlah uang yang dimiliki, daya jelajah di tingkat jejaring, akses pada media bahkan pada service provider dan donor.  Pandangan ini parallel dengan pandangan larry Diamond (2004) yang menggambarkan situasi ‘gerak ke arah lain yang belum jelas’ , disinyalir terjadi di banyak negara demokrasi baru di Asia dan Amerika Latin yang akhirnya mencuatkan kerawanan. Situasi tersebut pernah menampakkan diri di Indonesia pada masa pasca reformasi, masa transisi setelah peristiwa Mei 1998. Selain karena memang situasinya lebih sulit dan kompleks lantaran kegagalan civil society untuk mempertahankan dan mengonsolidasikan diri. Gerakan sosial yang ditarik oleh tim-tim sektoral dan major group belum memberikan vitalitas dan makna kepada demokrasi itu sendiri.  Diamond tak menyangkal transisi itu bias menuju apa yang disebutnya sebagai gerak ke arah ‘sesuatu yang lain’ dengan gejala anomaly dan abnormalitas. Katakanlah ‘the abnormality of transition’, yang ditandai dengan sistem sosial-politik plutokratik yang lemah, konflik identitas, oligarkisme, korupsi, kekerasan, rusaknya penegakan hukum dan instabilitas politik. Gerakan sosial bisa jadi telah terjebak dalam tatanan politik yang berlangsung stagnan dan sarat pragmatisme. Patut di duga, kasus Indonesia, transisi itu sendiri telah menjadi rezim permanen. Sehingga kemudian gerakan petani, gerakan buruh, gerakan perempuan, gerakan masyarakat adat hingga gerakan lingkungan, lebih menampakkan diri sebagai tim-tim sepak terjang yang sedang berlaga satu sama lain, agar dapat mendapatkan promosi di wilayah supralokal dan memenangkan kompetisi (baca hegemonisasi).   Hal itu ditandai dengan adanya polarisasi perjuangan organisasi rakyat dalam sejumlah kekuatan faksional, baik berkembang dalam struktur domestik-organisasi maupun major group dan struktur sektornya, yang kemudian menyebar pada struktur jaringan di luar organisasinya. Hal ini jelas akan mengancam keberadaan ruang sosial politik yang otonom yang terhenti sebelum menguatkan basis-basis gerakan rakyat. Ciri lainnya adalah, bertransformasinya perdebatan politik menjadi sekadar melulu perjuangan merebut kekuasaan.  Meminjam istilah dari Vedi R. Haditz, persepakterjangan gerakan sosial menjadi identik dengan hibrida politik.  Dan celakanya kondisi semacam itu selama ini telah membuktikan kenyataan tersebut, dimana kehadiran organ-organ gerakan sosial dan terbentuknya institusi-institusi demokrasi tetap hanya dapat  diisi oleh kombinasi person-person kekuatan baru dan lama, apakah mengusung gerakan sosial baru atau didikan sekolah sepak terjang orde lama sekalipun. Mestinya sektoralisasi gerakan sosial membantu kita menciptakan sumber kekuatan mobilisasi yang mampu mengidentifikasi individu yang menjadi supoter aktif yang dapat ikut serta mengelola organisasinya dalam segala aktivitas. Sedangkan teritorialisme atau penguasaan wilayah adalah cara untuk menggerakkan pada level selanjutnya. Jadi, gerakan masa kini  masih menunjukkan tarik-menarik antara gerakan sosial baru dengan gerakan sosial lama. Hal ini ditandai melulu dengan perdebatan mengenai pilihan-pilihan apakah gerakan sosial, pertama memasuki wilayah politik dengan orientasi mengambil-alih kekuasaan politiknya. Atau kedua, memasuki wilayah politik adalah tindakan substitusi agar konflik-konflik sektoral terselesaikan, jadi tak perlu lah kita berkuasa.  Dinamika tersebut menggambarkan pertarungan atau pertukaran kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik gerakan, tidak begitu jauh berbeda dengan koleganya, partai politik. Melulu soal apakah kita yang berkuasa, atau pihak lain berkuasa, tapi kita yang mengendalikannya. Organisasi massa, kekuatan berdasarkan kelas, gender atau identitas, mestinya mulai didorong lebih kuat lagi agar tidak hanya menjadi pertukaran kepentingan antar orang-orang, yang semata-mata membawa kepentingan pribadi atau segolongan kecil orang.  Praktek politik dalam gerakan sosial harus memperjuangkan praktek politik yang didasarkan pada kebutuhan kekuatan-kekuatan sosial, seperti buruh, petani, perempuan, kelompok-kelompok menengah, kaum urban, dan lain-lain, yang harus membawa pertarungan dan perjuangan politik ke tingkat yang lebih makro.

Iklan