bumimanusia


Organisasi dan Kader
Januari 16, 2007, 7:40 am
Filed under: telisik

Bila ada beberapa kelompok gerakan sosial memandang berbagai dimensi eksternal seperti momentum sosial, kesempatan politik, krisis ekonomi mampu mengelola kemampuan advokasi lebih dasyat lagi, bisa jadi dimensi tersebut dipahami dan disikapi sebagai wilayah perambahan kekuasaan yang harus dikuasai atau dilewati atau bahkan jadi tujuan dari gerakan sosial itu sendiri. Tergantung pada seberapa besar kecenderungan pragmatisme menjadi kehendak dan tindakan kita. Sementara di sisi yang sama, di pergulatan dimesional tersebut, umumnya kita jadi mudah abai pada kondisi internal organisasi. Abai bukan suatu pilihan, karena kita memang mudah dipacu oleh situasi politik indonesia yang cepat dan terus berubah, hingga di tengah perubahan tersebut ternyata antibodi organisasi perlahan ringkih. Situasi di atas sebenarnya tidak dilatari oleh perbedaan cara pandang kita terhadap arah dan kehendak gerakan rakyat. Kalaupun ada jarak antara satu organisasi dengan organisasi lain, hal tersebut umumnya disebabkan watak organisasi yang sangat dipengaruhi oleh sifat konflik yang dihadapi dan etos kerja massa rakyat yang menjadi basis massa organisasi. Namun jika situasi tersebut dibiarkan, maka keberlanjutan dan pengamanan basis menjadi taruhannya. Jarak karena keragaman watak apakah berbasis sektor maupun isu tentunya sangat mempengaruhi pengelolaan pengembangan kapasitas organisasi dan advokasi. Organisasi gerakan umumnya tidak memiliki umur panjang, karena capaiannya lebih berorientasi taktis, penyelesaian kasus atau sengketa sektoral atau mempromosikan isu tertentu. Sekalipun memang harus dipahami karena sumber nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing elemen direalisasikan secara ekslusif, namun lambat laun perbedaan cara pandang tersebut harus mulai secara terbuka dipertautkan. Diakui atau tindak, situasi dan kondisi serta perkembangan gerakan advokasi yang seiring dengan pemajuan demokrasi-prosedural (pemilu, pilkada dan lain sebagainya), di satu sisi menunjukkan betapa pentingnya perihal kaderisasi bagi keberlanjutan organisasi bagi pembaruan politik dan penataan advokasi, namun di sisi lain masih menyisakan pertanyaan, bagaimana menumbuhkan kader-kader organisasi rakyat ditengah upaya lain yang mempertalikan proses-proses kerja advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan) dengan penyelesaian konflik atau sengketa sektoral. Jika ada yang sudah atau sedang melakukan, lantas bagaimana prakarsa-prakarsa ini dapat dipelajari bersama? Tentunya  dalam hal ini, maka kebersamaan menjadi hal mutlak. Kebersamaan dikombinasikan (dipahami dan dilakukan) sebagai pembelajaran / pendidikan yang membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan kader-kader yang memperkuat advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan).Suatu pembelajaran / pendidikan yang membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan kader-kader yang memperkuat advokasi kerakyatan hakekatnya adalah wahana pemulihan, peningkatan dan pendewasaan kerangka pikir serta tindakan. Sebagai wahana, maka pembelajaran yang menopang kaderisasi selain merangkum pandangan-pandangan politik sejalan dengan prinsip gerakan perubahan sosial, juga dirumuskan untuk memperbaharui titik-pijak bersama (common ground). Sehingga melalui titik pijak itu pula, kita tidak hanya akan meninjau kembali posisi kita, tetapi juga untuk memperbesar dan melebarkan berbagai kepentingan dimensional gerakan sosial yang diusung organisasi-organisasi rakyat. Dan secara perlahan tapi pasti, persoalan sektor dan isu tidak lagi dipandang sebagai pecahan-pecahan  / segregasi kekuatan massa rakyat. Kaderisasi perlu didudukkan di setiap organisasi rakyat tidak hanya sebagai instrumen regenerasi lapisan kerja dan kepemimpinan organisasi, tapi juga menunjang penyatuan  organisasi-organisasi sektoral dalam kesatuan demokratik. Paling tidak modalitas pertama yang mesti kita bangun adalah memastikan terjadinya revitalisasi semangat kejuangan berupa, penguatan pengaruh yang membentuk komitmen baru untuk berbagai peran dan kerja bersama antar berbagai organisasi guna menjalankan tugas-tugas layanan pemberdayaan dan penguatan basis massa masing-masing dalam kerangka memperkuat keterwakilan politik rakyat yang kuat. Kedua, renewal,  pembaharuan sikap serta mindset mengenai urgensi dari perjuangan politik rakyat dalam medan pergeseran kekuasaan politik dengan tetap memperhatikan amanat rakyat. Ketiga, penemuan format kaderisasi yang dapat didudukkan sebagai basis pertalian atau pembentukan prinsip kerjasama sejajar antara OR bahkan dengan Ornop sekalipun untuk mengukuhkan posisi kekuatan kerakyatan tingkat lokal dan nasional.



Mengapa sekolah politik?
Januari 16, 2007, 7:36 am
Filed under: telisik

Bila ada beberapa kelompok gerakan sosial memandang politik mampu mengelola kemampuan advokasi lebih dasyat lagi, masih ada pula beberapa kelompok gerakan sosial yang berpendapat bahwa politik itu sendiri merupakan wilayah perambahan kekuasaan yang harus dihindari, karena sarat pragmatisme dan oportunitas. Sementara di sisi yang sama, di tengah-tengah perdebatan tafsir advokasi serta politik tersebut, kondisi politik indonesia terus berubah, dan di tengah perubahan tersebut ternyata antibodi negara perlahan ringkih, lantas siapa yang agresif memanfaatkannya? Tentu saja aliansi pemodal yang lebih mapan dan berinisatif bekerja memasuki sistem kekuasaan politik dan mengatur terlampau jauh proses pengambilan keputusan politik maupun hukum. Perbedaan cara pandang itu terlihat sangat mempengaruhi pengelolaan pengembangan kapasitas organisasi dan advokasi. Organisasi gerakan umumnya tidak memiliki umur panjang, karena capaiannya lebih berorientasi taktis, penyelesaian kasus atau mempromosikan isu tertentu. Sekalipun memang harus dipahami karena sumber nilai-nilai yang dikembangkan oleh masing-masing elemen direalisasikan secara ekslusif, namun lambat laun perbedaan cara pandang tersebut harus mulai secara terbuka dipertautkan. Sekarang !. Diakui atau tindak, situasi dan kondisi serta perkembangan gerakan advokasi yang seiring dengan perubahan etos demokrasi, di satu sisi menunjukkan betapa pentingnya perihal politik dan advokasi bagi pembaruan tata kelola rakyat, namun di sisi lain masih menyisakan pertanyaan, bagaimana menyambungkan proses-proses penumbuhan advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan) dengan penyelesaian konflik atau sengketa sektoral. Bagaimana pula prakarsa-prakarsa ini dapat dipelajari bersama? Tentunya pendidikan yang dilembagakan dapat membantu menyangga dan memperbesar pengaruh penumbuhan advokasi kerakyatan (politik: menggeser kekuasaan).Suatu pelembagaan pendidikan atau sekolah hakekatnya adalah wahana pemulihan, peningkatan dan pendewasaan kerangka pikir serta tindakan. Sebagai wahana, maka sekolah poiltik selain merangkum pandangan-pandangan politik sejalan dengan prinsip perubahan sosial, dirancang untuk memperbaharui titik-pijak bersama (common ground) tidak hanya untuk meninjau kembali posisi kita, tetapi juga untuk merengkuh berbagai kepentingan politik masyarakat sipil yang sementara ini dipecah-pecah oleh persoalan sektoral yang melanda rakyat Indonesia. perlu dilakukan antar waktu. Sekolah politik akan bertanggungjawab untuk mengintegrasikan gerakan-gerakan sosial sektoral dalam kesatuan masyarakat sipil yang demokratis dan partisipatif. Pertama, memastikan terjadinya revitalisasi yakni, penguatan komitmen untuk berbagai peran dan kerja bersama antar berbagai organisasi guna menjalankan tugas-tugas layanan pengembangan kapasitas dalam rangka memperkuat keterwakilan politik rakyat yang kuat sesuai dengan situasi dan kondisi politik lokal-nasional. Kedua, renewal,  pembaharuan sikap serta mindset mengenai urgensi dari perjuangan politik rakyat dalam medan pergeseran kekuasaan politik dengan tetap memperhatikan amanat rakyat. Ketiga, penemuan format dan basis kemitraan sebagai bentuk kerjasama sejajar antara OR dan Ornop untuk mengukuhkan posisi kekuatan dan atau kelembagaan politiknya di tingkat lokal dan nasional.